Mon. Sep 23rd, 2019

Pentingnya Sinergitas antara Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran

Bandung(20/10). Dalam rangka membangun komitmen bersama dan menyelaraskan program atau kegiatan antara Pusat dan Daerah, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial mengadakan pertemuan Finalisasi Penyusunan Program dan Anggaran Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2019 di eL Royale Hotel Bandung. Pertemuan ini dilaksanakan selama 4 (empat) hari, mulai tanggal 16-19 Oktober 2018.

Diperlukan komitmen antara Daerah dan Pusat untuk melakukan sinergi dalam pelaksanaan program pemberdayaan sosial serta tersusunnya dokumen Rencana Kerja Anggaran Kementerian-Lembaga (RKA-KL) lingkup Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun Anggaran 2019.

Peserta kegiatan berasal dari Pusat dan Daerah, yaitu dari Ditjen. Pemberdayaan Sosial, Inspektorat Jenderal, dan Biro Perencanaan Kemensos, serta Sekretaris Dinas Sosial, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Aplikator RKA-KL Dinas Sosial dari 34 Provinsi di Indonesia.

Dalam kegiatan ini membahas mengenai arah kebijakan, program dan anggaran Ditjen Pemberdayaan Sosial Tahun 2019, serta upaya peningkatan akuntabilitas pelaksanaan program Pemberdayaan Sosial, yang meliputi program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil; Pemberdayaan Sosial Perseorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat; Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial; serta Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial.

Sinergi antara Pusat dan Daerah sangat diperlukan untuk merealisasikan Rencana Kerja Pemerintah di tahun 2019, seperti yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial, Pepen Nazaruddin, dalam sambutannya, “Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 memiliki tema “Memacu investasi dan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan”. Ditjen Dayasos dalam RKP Tahun 2019 ikut terlibat pada beberapa kegiatan-kegiatan prioritas nasional, diantaranya adalah Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos); Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil melalui metode integratif dan holistik; dan Pemantapan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)”.(OHH/Dayasos)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *